SIN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan DPR RI sempat berdebat soal adanya perdebatan di internal pemerintah soal waktu penyelenggaraan Pilkada serentak 2020.
Hal itu diungkapkan pelaksana harian (Plh) Ketua KPU Ilham Saputra dalam sebuah acara talk show di salah satu stasiun televisi swasta, tadi malam.
“Kami membuat asumsi Pilkada di bulan Desember dan Agustus 2021. Pemerintah dan DPR memilih bulan Desember. Oke, KPU memberi saran, kalau dilakukan bulan Desember tapi kuncinya harus di support anggaran untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) untuk penyelenggara Pilkada,” ungkapnya.
Karena keputusan pemerintah dan DPR sudah bulat, mereka melakukan simulasi di lapangan. Simulasi itu dilakukan pada saat verifikasi calon perorangan maupun saat penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Saat simulasi, petugas KPU di lapangan sudah dilengkapi dengan APD. Mereka juga melaporkan kondisi umum maayarakat saat mereka melakukan verifikasi itu.
“Dan alhamdulillah petugas kami yang melakukan verifikasi kepada semua pasangan calon perorangan, dan pada saat bekerja untuk menetapkan DPT, kami menerima laporan bahwa tidak ada yang terpapar Covid-19. Sekali lagi semua itu kami jalankan sesuai protokol Covid,” ungkapnya.
Dia menambahkan, saat ini, tahapan-tahapan Pilkada sudah dan sedang berjalan. Mestinya, kata dia, kalaupun ditunda, penundaan itu diputuskan pada Maret lalu. Saat pendemi Covid-19 sudah mulai muncul di Indonesia.
“Tapi sekarang, di bulan-bulan ini effort kami sudah maksimal, mengeluarkan anggaran cukup besar, sudah melakukan tahapan-tahapan yang krusial. Misalnya seperti pencalonan, sudah melahirkan regulasi, tapi nanti kalau ditunda, ini (sayang) energi yang sudah dikeluarkan,” katanya.
Sumber: Siberindo.com
Komentar