JAKARTA, SIN/CO.ID – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember 2020 menjadi momentum pesta demokrasi yang dimeriahkan dengan para pemilih-pemilih cerdas. Pepatah bijak seakan menjadi pembenaran ‘Suara Rakyat, Suara Tuhan’. Sayangnya, slogan itu terdengar sayu saat dihantaman politik uang dengan beragam skenario.
Warna demokrasi, yang secara nasional menempatkan 50.194.726 pemilih di 270 daerah dan tercatat 50,2 persen diantaranya adalah pemilih perempuan, ternyata masih sanggup disusupi politik kotor. Fakta-fakta ini pun ditemukan oleh Badan Pengawas Pemilu dan mayoritas sadang diproses.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menegaskan, kesuksesan pesta demokrasi dapat dilihat dari partisipasi politik masyarakat. Karena itu, demikian pentingnya arti sebuah suara, karena dapat mewarnai perwujudan demokrasi di lapangan.
“Begitu masifnya pemberitaan (money politics) beberapa hari terakhir, membuat kita prihatin. Menanamkan legacy untuk generasi penerus, dan tegaknya demokrasi, harusnya sudah tertanam dalam hati dan perbuatan,” terang Azis Syamsuddin, Selasa (15/12/2020).
Istilah “Serangan Fajar” menjelang hari H Pilkada serentak 2020 yang ramai diperbincangkan mulai dari warung-warung kopi hingga kelas gendongan, seperti sebuah kewajaran. Tak ada lagi tabu, dan tradisi ini hadir di tengah riak-riak pesta demokrasi.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menegaskan, ini ujian berat yang dikhawatirkan membekas bagi generasi masa datang. Menghilangkan praktik ini seakan menjadi keengganan dan ramai saat musimnya.
“Partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak politiknya, jangan sampai terkesan seremoni. Sudah saatnya, kita berdiri tegak, mengepalkan tangan, menyatakan perang perang untuk politik kotor,” tandasanya.
Berkaca dari Pilkada 9 Desember 2020, Azis Syamsuddin menyerukan agar semua pihak tidak takut membuat pilihan yang benar pada komitmen. Dan mengharapkan lembaga terkait baik Bawaslu, Gakumdu tak terkecuali KPU sebagai penyelenggara, bekerja dengan hati memposisikan kejujuran demi tegaknya demokrasi itu sendiri.
Demokrasi, sambung Azis, membuka peluang dan kebebasan bagi perempuan, difabel, kelompok-kelompok marjinal dan lainnya di daerah hingga kancah nasional untuk berpartisipasi dan meraih prestasi dalam politik, demokrasi, ekonomi, pemerintahan dan pembangunan di semua sektor.
“Saya tentu berharap, tak ada lagi kelompok marjinal yang hanya dibutuhkan dan dicari pada saat akan pilkada untuk meraup suara tertinggi dari paslon,” tandas Azis.
Praktik politik uang inilah, yang menurut Azis Syamsuddin menjadikan politik berbiaya tinggi yang hanya menghasilkan pemimpin daerah yang selalu berpikir untuk mengembalikan modalnya dan tidak akan memikirkan kepentingan rakyat.
“Tanpa bosan kita ingatkan, bahwa penting menjadi pemilih yang cerdas. Belajar mencermati rekam jejak kandidat. Dan berani menolak, sesuatu yang didasari karena kepentingan sesaat, dan membuat sesat di kemudian hari,” tutup Azis. (rls/ful)
Komentar