SIN.CO.ID – Presiden Joko Widodo menyelenggarakan rapat terbatas yang membahas angkutan massal perkotaan.
Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju hadiri rapat tesebut di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (2/11/ 2022).
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa Presiden Jokowi menekankan pentingnya angkutan massal perkotaan.
“Bapak Presiden menekankan bahwa angkutan massal perkotaan menjadi satu keharusan yang diintensifkan, baik itu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada maupun merencanakan dan membangun angkutan massal itu sendiri,” ujar Menhub Budi.
Menhub Budi juga menjelaskan DKI Jakarta merupakan daerah yang dinilai paling representatif untuk digunakan sebagai contoh bagi kota-kota lain di Tanah Air.
“Karena di sini sudah ada MRT, sudah ada LRT nanti ditambah, nanti ada BRT, dan ini menjadi suatu modal bagi Jakarta dan bagi kota-kota yang lain,” ungkap Menhub Budi.
Presiden juga menekankan agar pemerintah daerah ikut mendukung angkutan massal yang dibangun pemerintah pusat.
Dengan membangun transportasi pengumpan (feeder) yang dapat membantu masyarakat dalam menggunakan transportasi publik.
Pemda Bekasi, Pemda Bogor, dan Pemda DKI berkewajiban untuk meneruskan feeder baik itu berupa bus atau angkutan-angkutan lain.
“Tadi sudah disepakati bahwa pemda, baik Pemda Jakarta maupun Pemda Sumsel akan mendukung adanya feeder,” ucap Menhub Budi.
Dalam kesempatan tersebut, Menhub Budi juga melaporkan kepada Presiden terkait perkembangan pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) di DKI Jakarta.
Menurut Budi, investor dalam pembangunan MRT tidak hanya dari Jepang, tetapi juga dari Korea dan Inggris yang akan ikut masuk sebagai konsorsium.
“Kami rencanakan pada saat G20, ada signing antara pihak Indonesia itu Kemenhub dan DKI dan pihak Jepang, Korea, dan Inggris,” ujar Menhub Budi.
Menhub Budi pun menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan akan mendukung visi Presiden Jokowi yang mengutamakan angkutan massal perkotaan dengan menjadikan DKI Jakarta sebagai contoh.
Sedangkan daerah-daerah lain di Tanah Air akan dimulai dengan studi kajian terkait angkutan massal.
“Tentu waktu dari pembangunan ini dikaitkan dengan kemampuan finansial dari pemerintah dan pemerintah daerah,” tandasnya. (*/cr1)
Komentar