Daftar tokoh adat yang menyampaikan pandangannya atas penganugerahan gelar kepada mantan presiden Jokowi, terus bertambah.
Setelah sebelumnya, Prof. Henry Yosodiningrat menyatakan keberatan dengan alasan menjaga marwah dan nilai-nilai luhur lembaga adat, kini giliran Muhammad Yusuf Erdiansyah Putra, S.Kom., bergelar Gusti Pangeran Igama Ratu, Pimpinan Adat Kebandaran Marga Balak, Marga Teluk Betung, angkat bicara.
Menurutnya, penganugerahan gelar adat tersebut tidak dapat dipandang sebagai representasi seluruh masyarakat adat Lampung.
Gelar itu, katanya, merupakan keputusan yang berada dalam lingkup adat tertentu dan tidak mewakili keseluruhan struktur adat yang ada di Provinsi Lampung.
“Yang kami persoalkan bukan bahasanya atau hak pihak tertentu memberikan gelar adat. Namun, pemberian gelar itu tidak mewakili seluruh keadatan di Lampung. Itu hanya berada pada lingkup adat tertentu,” ujarnya, Senin (29/06).
Menurutnya, dalam tradisi adat Marga Balak, pemberian gelar kehormatan tidak dilakukan secara sederhana. Ada tahapan adat yang harus dilalui, mulai dari musyawarah atau mufakat adat, pembahasan oleh para penyimbang, hingga penilaian terhadap sosok yang akan menerima gelar.
Dijelaskannya, proses tersebut menjadi bagian penting untuk menjaga marwah lembaga adat. Dalam musyawarah, para penyimbang akan menilai rekam jejak calon penerima gelar, termasuk kontribusinya kepada negara dan masyarakat, akhlaknya, serta kelayakannya menerima penghormatan adat.
“Bagi kami, gelar adat adalah kehormatan yang memiliki nilai tinggi. Karena itu harus melalui proses adat yang lengkap dan disepakati para penyimbang,” ucapnya.
Ia menegaskan, sikap yang disampaikannya bukan dimaksudkan untuk menafikan kewenangan komunitas adat lain dalam mengambil keputusan. Namun, ia berharap masyarakat memahami bahwa pemberian gelar tersebut tidak dapat dimaknai sebagai sikap seluruh masyarakat adat Lampung.
Disisi lain, ia mengimbau agar polemik mengenai pemberian gelar adat kepada Joko Widodo tidak berkembang menjadi perpecahan di tengah masyarakat adat Lampung.
“Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar. Namun, jangan sampai polemik ini memicu perselisihan antar tokoh maupun antar komunitas adat. Kita harus tetap menjaga persatuan, kekompakan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur adat Lampung dengan saling menghormati sikap serta pandangan masing-masing,” ajaknya.
Keberagaman pandangan ini, lanjutnya, merupakan bagian dari dinamika masyarakat adat.
“Karena itu, saya berharap seluruh elemen adat tetap mengedepankan musyawarah, saling menghargai, serta menjaga marwah adat sebagai warisan budaya yang harus dipelihara bersama,” pungkasnya.
Hampir senada dikatakan Fahrul Razi atau biasa disapa Paul, sebagai masyarakat Lampung Utara dan juga IkA alumni SMAN Kotabumi angkatan 87, Paul menyesalkan polemik yang terjadi terkait anugerah adat kepada Jokowi.
Menurutnya pemberian anugerah tersebut, lebih baik mengatasnamakan, nama pribadi saja, bukan menggunakan lembaga adat, untuk menghindari polemik.
“Pandangan saya, jangan sampai lembaga adat terseret ke arah politik. Apalagi kita semua tau yang bersangkutan juga masih tersangkut masalah hukum tentang ijazah,” tuturnya.
Pertanyaan saya, lanjut Paul, lebih banyak mudorat nya, atau malah merendahkan marwah adat Lampung terkait anugerah yang diberikan.
“Mungkin untuk menjaga kondusifitas, bisa saja melalui musyawarah para tokoh-tokoh adat untuk menganulir atau mencabut kembali gelar adat kepada yang bersangkutan,” tandasnya.
Tak hanya di daerah, pengamat politik kawakan Rocy Gerung menyorot tajam pemberian gelar adat Lampung kepada Jokowi.
Dikutip dari akun mendsosnya, Rocky Gerung menyebut para pemberi gelar Raja Lampungz adalah juga para pejabat yang sebelumnya pernah tersangkut masalah hukum.
“Raja Lampung” sang juara korup OCCRP diangkat / didukung oleh tokoh-tokoh yang juga korup. Orang baik bersama orang baik Orang jahat bersama orang jahat,” tulis Rocky Gerung di postingan medsosnya.
Sementara itu, Yono Hartono, penulis dan pemerhati kebijakan publik di ibukota, berpandangan bahwa, anugerah adat Lampung yang diberikan kepada Jokowi adalah hal positif.
“Hal yang sangat bermanfaat bagi penguatan dan perkembangan PSI kedepan. Semua bakal kondusif juga kedepannya, intinya coklat dan coklat bersatu, Prabowo next, menang satu putaran,” ucap Yono dengan nada tegas.
