Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang memaksa anak-anak sekolah belajar dalam jaringan (daring) telah berlangsung hampir satu tahun penuh. Proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) ini tentunya membuat orang tua menghabiskan biaya ekstra untuk kebutuhan kuota internet.
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memang telah menurunkan bantuan kuota gratis sejak September hingga Desember 2020. Sayangnya, seperti disebutkan dalam situs berita ayobekasi.net (10-02-2021), untuk tahun 2021, kuota internet baru akan dikucurkan kembali pada bulan Maret.
Proses belajar daring mungkin tidak menjadi masalah besar bagi masyarakat yang memiliki cukup fasilitas. Jaringan yang memadai di wilayah tempat tinggal, perangkat yang cukup layak untuk melakukan pembelajaran lewat aplikasi video, langganan internet, atau waktu yang cukup banyak bagi orang tua untuk mendampingi anak-anaknya belajar. Tetapi bagaimana dengan mereka yang ekonominya terdampak selama pandemi, atau yang memiliki akses internet minimal?
Itulah sebabnya bantuan kuota gratis dari Kemendikbud menjadi salah satu dukungan penting yang ditunggu sebagian besar masyarakat. Dukungan ini tidak hanya dibutuhkan oleh siswa, tetapi juga sekolah, dan terutama guru.
Tentu saja kita semua mengharapkan pandemi segera berakhir, agar anak-anak bisa kembali merasakan interaksi belajar tatap muka, yang manfaatnya tidak bisa digantikan media daring. Interaksi secara langsung adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Kebahagiaan anak-anak saat bermain dan bersenda gurau bersama teman-temannya menjadi hal yang sangat mewah saat ini.
Pertemuan melalui media daring, walau tidak sepenuhnya menggantikan interaksi langsung, tetapi paling tidak mampu mengisi kurang terpenuhinya kebutuhan manusia untuk bersosialisasi. Bagaimana jika ini saja tidak sanggup dipenuhi oleh sebagian masyarakat yang tidak mampu membeli kuota dalam jumlah yang cukup untuk semua kebutuhan internet dalam keluarga? Bukan hanya belajar yang berubah moda menjadi daring. Bekerja, berbelanja, hingga bisnis rumahan, kini banyak yang beralih ke moda daring.
Bayangkan jika di dalam sebuah keluarga, ayah (dan/atau ibu) harus bekerja di rumah, mengirimkan posel, melakukan video conference, atau melayani pelanggan yang membeli dagangannya di grup atau pasar daring, sementara anak-anak juga harus belajar lewat aplikasi video interaktif, dan semuanya berlangsung dalam waktu yang hampir bersamaan. Belum lagi masalah jaringan yang lambat, sehingga proses penyampaian materi belajar menjadi terganggu dan menghabiskan waktu, atau jumlah perangkat yang tidak cukup untuk digunakan oleh semua anggota keluarga.
Di sisi lain, sekolah dan guru mempunyai target yang mengikuti arahan dari Kemendikbud. Orang tua juga memiliki harapan sendiri bagi terpenuhinya kebutuhan anak-anak akan pendidikan. Rasanya menjadi ironis jika target dan harapan ini tidak sejalan dengan kenyataan soal fasilitas yang ada.
Pendidikan adalah hak setiap anak, bukan hanya mereka yang tinggal di wilayah yang jaringan internetnya lancar dan mampu membeli perangkat yang memadai. Pendidikan juga hak mereka yang tidak mampu membeli kuota internet. Pendidikan juga hak mereka yang tinggal di pelosok, jauh dari keriuhan kota besar. Apa yang bisa dilakukan oleh Pemerintah sebagai pemegang kebijakan? Apa yang kita bisa berikan sebagai dukungan?
Kemendikbud sudah mempunyai program belajar lewat tayangan TVRI. Sayangnya durasi tayangan terlalu pendek, sehingga porsi belajar daring tetap dibutuhkan dalam porsi yang cukup besar. Kurikulum memang sudah dilonggarkan, tetapi bagian ini masih perlu pengawasan dan pemantauan di lapangan, karena pada kenyataannya, siswa tetap dikejar oleh tugas yang menumpuk. Pemberian bantuan kuota gratis adalah juga merupakan dukungan yang cukup krusial. Tak ada gunanya semua program belajar daring, jika siswa tidak bisa mengunduh materi atau mengikuti kelas daring karena halangan kuota.
Dunia pembelajaran daring memang mau tak mau harus disambut oleh semua yang terlibat dalam dunia pendidikan. Mulai dari Dinas Pendidikan, sekolah, guru, siswa, hingga orang tua. Bukan waktunya lagi untuk menjadi gagap teknologi.
Mungkin masih lama hingga pemerintah mampu memberikan fasilitas jaringan internet merata di semua wilayah Indonesia, atau mungkin memberikan bantuan perangkat elektronik yang layak bagi siswa dan guru. Namun, untuk daerah yang telah memiliki fasilitas yang cukup, tidak perlu ikut terhambat proses pembelajarannya karena ketidakmampuan orang tua dan sekolah untuk menyediakan kuota. Ekonomi masyarakat semakin terpuruk, daya beli anjlok, dan mungkin membeli kuota kini sama pentingnya dengan kebutuhan primer. Banyak sekolah dan siswa yang mengandalkan bantuan kuota dari pemerintah, jadi seharusnya pemberian bantuan ini tidak terlambat turun.
Selain hambatan kuota, beberapa sekolah mungkin kesulitan menyediakan lembar belajar yang cukup baik untuk dikerjakan di rumah. Untuk mengatasi masalah ini, anggota masyarakat yang lebih mampu bisa melakukan lebih banyak bagi mereka yang kekurangan. Bantuan sosial yang diberikan bisa berupa sumbangan kuota, atau pembagian bahan belajar versi cetak yang menarik. Jika memungkinkan dan tetap mematuhi protokol kesehatan, dukungan berupa pembentukan kelompok belajar kecil di lingkungan masing-masing juga bisa dilakukan. Bisa juga dengan menyediakan lahan terbuka agar anak-anak bisa belajar dengan tetap menjaga jarak aman.
Mungkin yang paling penting adalah bantuan pemerintah tidak selalu bisa diandalkan. Pemerintah memang bertanggung jawab dalam pendidikan bagi seluruh warga negara, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31. Akan tetapi kita juga sebaiknya tidak membiarkan jurang pendidikan semakin dalam, setidaknya di lingkungan kita sendiri.
(Penulis : Rani Aditya, seorang Ibu rumah tangga, pemerhati pendidikan sekaligus pegiat literasi)
Komentar