oleh

Soal Afirmasi Hak Beragama, MUI Ingatkan Menag Berhati-hati

JAKARTA, SIN.CO.ID – Belakangan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengklarifikasi artikel yang pertama kali tayang di Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara dengan judul ‘Menteri Agama ingin afirmasi hak beragama warga Syiah dan Ahmadiyah’.

Selanjutnya, pernyataan Menag Yaqut dimuat LKBN Antara dalam berita berjudul ‘Menag: Setiap warga negara berhak dilindungi di mata hukum’.

Yaqut menjelaskan setiap warga negara berhak mendapat perlindungan hukum. Sebagai warga negara, orang Ahmadiyah dan Syiah pun tidak dikecualikan.

“Sekali lagi, sebagai warga negara, bukan jemaah Syiah dan Ahmadiyah, karena semua warga negara sama di mata hukum. Ini harus clear,” kata Gus Yaqut, sapaan akrabnya, Jumat (25/12/2020).

Baca Juga  Ini Kata Menteri Agama Soal Larangan Umrah Bagi Jemaah Indonesia

Perlu dialog intensif untuk menjembagani perbedaan umat beragama. Kementerian Agama siap menjadi mediator jika ada kelompok tertentu yang bermasalah dengan dua kelompok tersebut.

Gus Yaqut menjelaskan, dia tidak pernah menyatakan akan memberikan perlindungan khusus kepada kelompok Syiah dan Ahmadiyah.

“Tidak ada pernyataan saya melindungi organisasi atau kelompok Syiah dan Ahmadiyah. Sikap saya sebagai Menteri Agama melindungi mereka sebagai warga negara,” kata Gus Yaqut.

Menanggapi pernyataan Menag, Waketum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengingatkan Yaqut untuk berhati-hati.

Baca Juga  Kadin Dukung Lombok Jadi Pusat Budidaya Lobster

“Nanti lihat saja bagaimana sikap MUI tentang Syiah, tentang Ahmadiyah. Jadi ini masalah sangat sensitif,” kata Waketum MUI Anwar Abbas kepada wartawan, Jumat (25/12/2020).

Anwar lebih menitikberatkan soal Syiah. Dia menjelaskan perbedaan Syiah dengan kelompok Sunni.
Menurut Anwar, Syiah merupakan kelompok di dalam Islam yang revolusioner.

Dia memprediksi pemerintah RI akan repot di kemudian hari jika memberi kebebasan kepada kelompok Syiah di Indonesia.

“Apa beda Sunni dengan Syi’i (Syiah)? Kalau Syi’i itu lebih apa, lebih keras, lebih revolusioner, pasnya mereka lebih revolusioner. Coba saja lihat di negara Sunni, ndak revolusioner, istilahnya moderat saja. Wataknya Sunni itu sudah begitu. Syiah nggak moderat, keras, revolusioner,” papar Anwar.

Baca Juga  Menteri Agama Mengatakan Revitalisasi KUA Akan Menggerakkan Moderasi Beragama

“Saya menyimpulkan ya, kalau pemerintah memberi angin kepada Syiah, ya berarti pemerintahan hari ini aman. Tapi kalau lima periode berikutnya, repot itu menghadapi percekcokan Sunni-Syi’i di negeri ini,” imbuhnya.

Lebih lanjut Anwar mengingatkan bahwa pemerintah harus membuat kebijakan yang baik bukan untuk hari ini saja, tetapi juga baik untuk masa depan. Karena itu, dia meminta Menag Yaqut berhati-hati.

“Pertanyaan saya, apakah kebijakan yang kita buat hari ini hanya untuk hari ini atau jauh ke depan? Harus jauh ke depan. Oleh karena itu, bagi saya ya, hati-hati menyelesaikan permasalahan ini,” ucap Anwar.

Anwar meminta kepada kelompok Sunni maupun Syiah agar menempatkan posisi sesuai dengan porsinya. Sebab, sebut dia, jika masing-masing kelompok tersebut tidak menempatkan diri sesuai porsinya, akan terjadi gesekan.

Baca Juga  Ada Pengurangan Upah Kurir Di Shopee

“Kalau saya ditanya, ya saya itu pendirian saya. Di negara yang mayoritas Syiah jangan terlalu agresif menyebarkan pahamnya, ya terimalah nasib itu aja, gitu saja kira-kira ya. Sementara yang mayoritas Sunni, Syiah jangan menyebarkan pahamnya, karena pasti akan terjadi gesekan yang bersifat teologis,” sebut Anwar.

“Oleh karena itu ya, saya terus terang, hati-hati, Menteri Agama ini anak muda, masih darahnya masih panas, begitulah ya bahasanya begitu ya, darahnya masih tinggi ya,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menag Yaqut Cholil Qoumas akan mengafirmasi hak beragama kelompok Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia. Ia tak mau kelompok minoritas terusir dari Indonesia karena perbedaan keyakinan.

“Mereka warga negara yang harus dilindungi,” kata Yaqut dilansir dari Antara, Jumat (25/12). Yaqut menyebut Kementerian Agama akan memfasilitasi dialog kelompok Syiah dan Ahmadiyah.

Baca Juga  Muhammad Mufti Mubarok dan Syaiful Ahmar Terpilih Sebagai Ketua dan Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional 2024-2027

“Perlu dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan. Kementerian Agama akan memfasilitasi,” katanya. (oke/alx)

Baca Juga  Kontroversi Kamus Sejarah, Muhadjir Minta Nadiem Bentuk Tim Investigasi

Komentar

News Feed