oleh

Pilkada di Tengah Pandemi Melanggar Konstitusi

SIN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan penyelenggara negara harus menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Hal itu penting untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia dari bahaya Covid-19.

Demikian dikatakan Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Din Syamsuddin dalam keterangan resminya, Senin (21/9/2020).

“KPU dan Pemerintah perlu memiliki perasaan keprihatinan terhadap Pandemi Covid-19 yang melanda Tanah Air dan pesebarannya masih meninggi dengan korban yang semakin banyak,” jelasnya.

Baca Juga  Disambangi Pangdam II Sriwijaya, Molen : Kami Sangat Bangga

Menurut Din, pemerintah harus mengutamakan penanggulangan masalah kesehatan dan keselamatan rakyat sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945.

“Pemerintah berkewajiban melindungi segenap rakyat,” jelasnya.

“Pelaksanaan Pilkada saat ini yang potensial mendorong laju pandemi akan dinilai sebagai pelanggaran terhadap amanat konstitusi tersebut, dan melanggar janji Presiden Joko Widodo sendiri yang pernah menyatakan akan mengutamakan kesehatan daripada ekonomi,” sambung dia.

Baca Juga  Depinas SOKSI Hadir di Momentum yang Tepat, Azis Syamsuddin: Selamat Bekerja!

Pasien konfirmasi positif per 20 September 2020 bertambah mencapai 244.676 kasus. Jumlah ini bertambah 3.989 kasus dari hari sebelumnya.

Untuk jumlah pasien meninggal dunia akibat virus dari Wuhan, China tersebut bertambah 105 orang. Dengan begitu, total akumulatif kasus meninggal dunia hingga saat ini sebanyak 9.553 orang. Sementara pasien sembuh bertambah sebanyak 2.977 orang. Akumulasinya menjadi 177.327 orang.

Baca Juga  Belasan TKA Tanpa Kantongi Dokumen Resmi Ditemukan di Lubai Ulu

Sedangkan untuk jumlah suspek Covid-19 per hari ini mencapai 107.370 kasus. Sementara jumlah spesimen yang telah diperiksa per hari ini mencapai 36.753.

Adapun sebaran kasus Covid-19 per hari ini masih terdapat di 34 provinsi yang terdiri dari 493 kabupaten/kota di seluruh tanah air.

  • Sumber: Siberindo.com

Komentar

News Feed