SIN.CO.ID – Judul di atas berusaha menghubungkan pemikiran ekonomi Soemitro Djojohadikusumo dan agenda politik-ekonomi Presiden Prabowo Subianto. Pertanyaan pokok yang memicu munculnya tulisan ini adalah: Adakah benang merah komitmen yang menghubungkan visi dan agenda politik ekonomi Soemitro dan Prabowo untuk mewujudkan keadilan sosial?
Ada pertanyaan besar yang menghadang pemerintahan Prabowo: apakah pembangunan ekonomi akan berhenti pada pertumbuhan, atau benar-benar diarahkan pada keadilan sosial? Pertanyaan ini penting dikemukakan mengingat setiap Presiden memiliki gaya dan prioritas masing-masing. Ada yang menempatkan pertumbuhan sebagai agenda utama, ada yang mengutamakan stabilitas politik, ada pula yang menjadikan pemerataan sebagai prioritasnya. Dalam konteks ini saya menduga pemikiran Soemitro Djojohadikusumo memiliki tempat tersendiri di hati Prabowo. Soemitro sejak awal menyadari bahwa pembangunan ekonomi Indonesia dihadapkan kenyataan pahit terjadinya ketimpangan struktural sejak masa penjajahan sampai hari ini.
Bagi Soemitro, ekonomi bukan semata soal angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto atau pun investasi. Pada akhirnya pembangunan ekonomi harus diarahkan pada terpenuhinya amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 bahwa perekonomian digerakkan sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ini secara eksplisit disebutkan dalam Pancasila pada sila kelima, yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masalahnya, capaian pertumbuhan ekonomi yang sering dibanggakan tidak selalu diikuti oleh program pemerataan. Kekayaan nasional meningkat, tetapi hanya dinikmati sekelompok kecil konglomerat, yang menetes ke bawah hanya sedikit. Infrastruktur dibangun, kawasan industri tumbuh, dan investasi masuk, tetapi sebagian masyarakat tetap saja tertinggal di landasan. Di sinilah relevansi pemikiran Soemitro kembali muncul di saat putranya, Prabowo Subianto, memimpin Indonesia dengan mandat politik yang sangat besar.
Jabatan Presiden Untuk Siapa?
Prabowo datang ke kursi kepresidenan dengan modal dan karakter politik yang berbeda dari para pendahulunya. Ia memiliki latar belakang militer, pengalaman panjang dalam politik, dan secara ekonomi sudah kaya. Dalam berbagai kesempatan Prabowo menyatakan keinginannya agar negara memikul tanggung jawab moral dan strategis untuk memastikan kesejahteraan rakyatnya. Gagasan tentang negara yang kuat menjadi salah satu ciri penting pemikirannya.
Namun perlu dicatat bahwa konsep negara kuat meniscayakan memiliki kapasitas dan komitmen untuk membuat kebijakan, menegakkan hukum, tegas memberantas korupsi, melindungi kepentingan publik, dan memastikan bahwa kekuatan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir kelompok. Dalam teori moderen, negara disebut kuat bukannya kekuasaan yang ditakuti rakyat, yang anti kritik, dan ekstraktif terhadap rakyatnya seperti yang terjadi semasa penjajahan. Oleh karena itu ukuran keberhasilan kepemimpinan Prabowo bukan dilihat seberapa kuat negara menguasai aset bangsa dan berhasil menjinakkan kekuatan oposisinya, melainkan seberapa efektif dan adil negara bekerja.
Selama beberapa dekade terakhir, pemerintah selalu menunjukkan angka pertumbuhan ekonomi sebagai indikasi keberhasilannya. Pertumbuhan seakan identik dengan kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya. Memang betul tanpa pertumbuhan sulit menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara, membiayai pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Tapi pertumbuhan adalah sasaran antara, bukan tujuan akhir. Fakta menujukkan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh sekelompok kecil warga negara yang berada di puncak piramida sosial. Ini sudah berlangsung puluhan tahun, bahkan sejak zaman VOC. Ini harus dirombak. Struktur kepemilikan aset, penguasaan sumber daya alam, akses terhadap pendidikan berkualitas, dan kesempatan memperoleh pekerjaan produktif masih menunjukkan kesenjangan yang besar. Seorang anak yang lahir dalam keluarga kaya memiliki peluang lebih besar dan lebih terbuka untuk maju dibanding anak yang lahir dalam keluarga miskin. Seorang pengusaha yang memiliki akses terhadap modal dan jaringan politik memiliki posisi lebih besar dibanding pedagang kecil di pasar tradisional. Padahal, esensi keadilan sosial justeru terletak pada distribusi kesempatan. Masyarakat harus memiliki kesempatan yang relatif adil untuk berkembang.
Dalam konteks inilah kepemimpinan Prabowo diuji. Program makan bergizi gratis, hilirisasi industri, penguatan ketahanan pangan, pembangunan desa, dan berbagai kebijakan ekonomi yang dilakukan perlu diuji secara kritis, apakah program tersebut dirancang sebagai kebijakan transformatif jangka panjang lintas generasi, ataukah hanya sebagai program populis dengan tujuan politik jangka pendek? Posisi Prabowo sebagai presiden merupakan anugerah Tuhan dan peluang emas untuk menyejahterakan rakyat. Bukan sekedar melengkapi karir politiknya.
Negara Kesejahteraan
Sejauh ini, salah satu program dan isu yang paling menonjol dari pemerintahan Prabowo adalah makan bergizi gratis bagi anak sekolah. Kalau saja program ini dirancang dengan serius dan sistimatis, program MBG dapat menjadi fondasi penting bagi pembangunan manusia. Kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai rendahnya pendapatan, melainkan juga keterbatasan akses terhadap gizi, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan hidup yang layak. Seorang anak yang mengalami kekurangan gizi sejak kecil menghadapi hambatan yang panjang dalam perkembangan fisik dan intelektualnya. Dalam jangka panjang, negara bukan hanya kehilangan produktivitas tenaga kerja, tetapi juga menghadapi reproduksi kemiskinan antargenerasi. Karena itu program MBG merupakan investasi terhadap kualitas manusia Indonesia sehingga pelaksanannya harus terencana dengan baik dan akuntabel. Anggaran harus transparan. Distribusi harus tepat sasaran. Kualitas makanan harus terjamin. Jangan sampai program yang dimaksudkan untuk rakyat justru menjadi ladang rente bagi kelompok tertentu.
Prinsip keadilan sosial tidak cukup hanya dipaparkan dalam pidato, melainkan mesti diwujudkan dalam tindakan nyata yang disertai tata kelola yang kompeten dan transparan. Program yang baik seringkali gagal karena terganjal oleh korupsi, tata kelola yang buruk, atau dibajak oleh kepentingan politik jangka pendek.
Dengarkan Aspirasi Daerah
Agenda hilirisasi merupakan salah satu kebijakan strategis yang diwarisi dan diperkuat oleh pemerintahan Prabowo. Gagasannya jelas. Indonesia tidak boleh terus-menerus mengekspor bahan mentah dan mengimpor produk jadi dengan nilai tambah tinggi. Indonesia memiliki kekayaan alam yang besar, mulai dari nikel, batu bara, kelapa sawit, hingga berbagai komoditas lainnya. Selama ini, sebagian besar keuntungan dari sumber daya tersebut dinikmati melalui rantai perdagangan global dan perusahaan-perusahaan besar. Hilirisasi dimaksudkan untuk mengubah struktur tersebut. Bahan mentah diolah di dalam negeri. Industri dibangun. Lapangan kerja tercipta. Teknologi berkembang. Pendapatan negara meningkat. Secara prinsip, ini merupakan langkah strategis.
Tetapi hilirisasi juga mesti dicermati secara serius. Apakah industri yang dibangun benar-benar menciptakan manfaat luas bagi masyarakat? Apakah tenaga kerja lokal memperoleh kesempatan yang memadai? Jangan sampai keuntungan ekonomi yang diciptakan hanya berpindah dari perusahaan asing kepada konglomerasi domestik dan melahirkan oligarki baru. Keadilan sosial menuntut agar nilai tambah ekonomi tidak berhenti pada pemilik modal, tetapi mengalir kepada masyarakat luas melalui upah yang layak, kesempatan kerja yang inklusif, pengembangan usaha kecil, pendidikan vokasi, dan pembangunan daerah.
Berbagai keluhan dan protes dari tokoh-tokoh daerah terhadap pemerintah Pusat merupakan pertanda lampu kuning dan bisa berkembang menjadi lampu merah. Mereka mengeluh karena kekayaan alam daerah banyak tersedot keluar. Kini, ide negara federal pun sayup-sayup sudah mulai disuarakan.
Oligarki dan Konsentrasi Kekuasaan
Di balik seluruh agenda pembangunan Indonesia terdapat persoalan yang jauh lebih fundamental. Yaitu hubungan antara kekuasaan politik dan kekuatan ekonomi.
Indonesia bukan negara miskin sumber daya. Indonesia juga bukan negara yang kekurangan orang-orang cerdas. Persoalan kita terletak pada distribusi kekuasaan. Ketika kekayaan ekonomi terkonsentrasi pada segelintir kelompok, sementara kekuasaan politik juga berputar di antara elite yang sama, demokrasi menghadapi tantangan serius. Secara formal-prosedural demokrasi bisa saja berjalan. Pemilu lima tahunan tetap diselenggarakan. Tetapi substansi demokrasi kian melemah apabila akses terhadap kebijakan publik lebih banyak ditentukan oleh kekuatan modal daripada suara rakyat. Lalu, apa fungsi lembaga legislatif yang diisi wakil rakyat dengan fasilitas yang wah.
Sebagai seorang presiden dengan modal yang besar, Prabowo memiliki kesempatan sekaligus beban sejarah yang menantang. Dia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa negara tidak menjadi alat konsolidasi kekayaan kelompok tertentu. Jika negara di bawah kendali oligarki, maka agenda keadilan sosial akan berhenti berhenti pada omon-omon. Dengan usianya yang tidak lagi muda, apakah yang akan diwariskan Presiden Prabowo yang akan dikenang oleh sejarah?
Jalan Menuju Keadilan Sosial
Keadilan sosial tidak akan lahir hanya karena satu program pemerintah. Ia membutuhkan perubahan struktural. Pendidikan yang berkualitas harus tersedia secara merata. Sistem kesehatan harus menjangkau kelompok miskin. Hukum harus tegas dan berlaku adil. Korupsi harus diberantas tanpa pandang bulu, tidak perlu jauh-jauh ke benua Antartika. Ekonomi daerah harus dikembangkan. Petani, nelayan, buruh, dan pelaku usaha kecil harus memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Dan yang paling penting, negara harus mampu menciptakan mobilitas sosial. Saya jadi teringat, bulan lalu saya duduk satu meja dengan James A.Robinson, membahas bukunya Why Nations Fail. Maju-mundurnya bangsa seperti Indonesia ini ditentukan oleh kebijakan politik-ekonominya. Jika politik ekonominya ekslusif dan ekstraktif, maka Indonesia sulit keluar dari jebakan middle income trap. Sekelompk kecil yang super kaya akan semakin kaya, sementara rakyat sulit berubah nasibnya, karena pintu mobilitas vertikal tertutup.
Ukuran paling sederhana dari keadilan sosial adalah, apakah generasi anak-cucu kita memiliki kesempatan hidup yang lebih baik daripada generasi sebelumnya? Mereka dapat mencapai kehidupan yang layak bukan karena warisan kekayaan, melainkan karena pendidikan, kerja keras, dan sistem sosial yang adil.
Ujian Sejarah Bagi Prabowo
Prabowo memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa negara yang kuat dapat sekaligus menjadi negara yang adil dan melayani masyarakat. Pembangunan industri tidak harus mengorbankan rakyat kecil. Rakyat awam tidak akan bertanya berapa persen pertumbuhan ekonomi yang berhasil dicapai. Yang mereka tunggu-tunggu adalah kapan kehidupan mereka menjadi lebih sejahtera. Mereka ingin melihat wajah anak-anaknya antusias menatap masa depannya. Itulah yang jadi muara Pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Oleh: Komaruddin Hidayat, Ketua Dewan Pers
