oleh

MPR RI Harap Pemerintah Pusat Tegas dalam Tangani Pembatasan WNA Masuk Indonesia

JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan minta agar pemerintah pusat tegas dalam menangani pembatasan warga negara asing yang masuk ke Indonesia, sebab dibeberapa negara terus melaporkan terjadi peningkatan kasus Covid-19.

“Pemerintah mesti tegas, bukan hanya melarang WNA asal India, tetapi juga WNA dari beberapa negara yang terindikasi mengalami kenaikan kasus,” ujar Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan di Jakarta, Jumat (23/4/2021).

Saat ini kasus covid-19 dibeberapa negara alami kenaikan seperti India, Brasil, Filipina, hingga Cina . Untuk negara India saja tercatat sudah mencapai 300 ribu dalam 24 jam terakhir.

Syarief Hasan menyesalkan, masuknya WNA dari India dan Cina ke Indonesia di tengah situasi Pandemi yang belum berkesudahan. Pada awal 2021, 153 WNA asal Cina masuk ke Indonesia, disusul 127 WNA asal India awal April 2021 di tengah kurva pandemi Covid-19 yang belum melandai.

Baca Juga  Peristiwa Poso Sisakan Luka Mendalam, Azis Syamsuddin: DPR Mendukung Sikap Tegas TNI-Polri

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mengungkapkan, Pandemi Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan pelandaian yang cukup signifikan. “Kita memiliki potensi kenaikan kasus seiring dengan maraknya WNA yang masuk ke Indonesia,” ungkapnya

Memang, kasus harian Covid-19 di Indonesia masih tinggi. Terbaru, kasus harian mencapai 5.720 kasus dengan 230 di antaranya tutup usia Kamis, (22/4) sehingga total kasus positif Covid-19 di Indonesia menjadi 1,62 juta kasus.

Ditambahkan, masuknya WNA ke Indonesia, khususnya dari negara episentrum Covid-19 berbahaya bagi Indonesia. Pemerintah harus hati-hati dan belajar dari pengalaman masuknya Covid-19 ke Indonesia pertama kali awal Maret 2020 .

Baca Juga  MPR RI Siap Memfasilitasi Anggota Press Room Parlemen Mengikuti UKW

Syarief juga mempertanyakan kebijakan Pemerintah yang terkesan kontradiksi. Pemerintah melakukan pengetatan dan pelarangan mudik, namun belum menunjukkan ketegasan terkait masuknya WNA di Indonesia. Pemerintah harusnya membuat kebijakan secara komprehensif dengan pengetatan dalam negeri dan pembatasan WNA masuk ke Indonesia. (*/cr7)

Sumber: siberindo.com

News Feed