DENPASAR – Ekspor Bali terkendala akibat masalah kapal meratus, Asosiasi Logistik dan Forwader Indonesia (ALFI) Provinsi Bali mendatangi Gedung DPRD Bali.
Mereka minta Komisi III DPRD Bali (yang membidangi perhubungan) ikut fasilitasi dan mencarikan solusi atas masalah yang mereka hadapi.
Ekspor Bali terancam karena Kapal Meratus yang selama ini melayani pengiriman barang dari Pelabuhan Benoa, Denpasar Selatan dalam kondisi full out.
Mereka yang datang ke DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Selasa(9/3/2021) antara lain, Pembina ALFI Bali Bagus John Sujayana, Sekretaris Umum ALFI Bali Ayu Suastini, Humas ALFI Bali I Gusti Agung Bagus Surya Wibawa, dan Yani Iswanto.
Mereka diterima Ketua Komisi III DPRD Bali Anak Agung Ngurah Adi Ardhana (dari Fraksi PDIP Dapil Denpasar), Wakil Ketua Komisi III DPRD Bali I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi Wedastraputri Suyasa (dari Fraksi PDIP Dapil Jembrana, dan anggota Komisi III DPRD Bali Ni Luh Yuniati (dari Fraksi PDIP Dapil Gianyar).
Hadir juga Kabid Lalulintas Dinas Perhubungan Provinsi Bali I Nyoman Sunarya, Kabid Perdagangan Luar Negeri Disperindag Provinsi Bali Les¬tari, dan Perwakilan Bea Cukai Denpasar Iwan Sutrisna.
Pembina ALFI Bali, Bagus John Sujayana, mengatakan ekspor Bali saat ini masih bertahan di tengah pandemi Covid-19. Hanya saja, angkanya mengalami penurunan.
Namun, dibandingkan dengan pariwisata, sektor ekspor Bali masih mampu eksis dan bisa membuka lapangan kerja.
Hanya saja, menurut John Sujayana, saat ini ekspor Bali terancam karena layanan pelayaran oleh Kapal Meratus di Pelabuhan Benoa, Denpasar Selatan sudah terhenti. Masalahnya, Kapal Meratus full out dari Pelabuhan Benoa.
Pihak Kapal Meratus saat ini mau melayani pengiriman atau bisa melayani ekspor Bali dengan jumlah pengiriman barang minimal terpenuhi 60 TEU (twent-foot equivalent unit) dalam sebulan.
“Artinya, mereka bisa bertahan beroperasi kalau 60 TEU terpenuhi. Kalau nggak, mereka full out dari Pelabuhan Benoa karena merugi,” papar John Sujayana.
John Sujayana pun berharap pemerintah yang punya kewenangan bisa membantu pemenuhan TEU di Pelabuhan Benoa.
“Ya, istilahnya, bila perlu pengiriman peti kemas supaya lewat Pelabuhan Laut saja,” katanya.
Perwakilan Bea Cukai Denpasar, Iwan Sutrisna, mengatakan saat ini masalah yang dihadapi ALFI Bali sedang dikomunikasikan dengan stakeholder terkait.
Kalau Kapal Meratus memang tidak bisa melayani ekspor dari Pelabuhan Benoa, bisa dicarikan kapal pengganti. “Sekarang diupayakan solusi,” jelas Iwan Sutrisna.
Komisi III DPRD Bali berjanji akan menindaklanjuti permasalahan yang mengancam ekspor Bali ini.
Ketua Komisi III DPRD Bali, AA Ngurah Adi Ardhana, mengatakan ekspor Bali jangan sampai macet karena persoalan Kapal Meratus.
Pariwisata macet, ujarnya, kini ekspor macet hanya karena layanan pelayaran, sangat-sangat disayangkan. Dia minta asosiasi ALFI bersuara, menjelaskan detail masalahnya.
“Nanti kami akan tindaklanjuti ke Pimpinan Dewan dan Gubernur Bali. Ekspor nggak boleh macet. Kalau ada birokrasi yang jlimet, laporin ke kami,” pinta politisi PDIP asal Puri Gerenceng, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara ini.
Anggota ALFI Bali, Yani Iswanto, sempat mengadukan ribetnya mengurus dokumen ekspor. Kemudian, biaya ekspor yang mahal juga jadi kendala.
Disebutkan, kontainer dari Pelabuhan Benoa ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya (Jawa Timur) yang ukuran 40 fit, memerlukan waktu jalan 15 hari dengan biaya Rp 4 juta.
“Kalau jadwal meleset, bisa lebih besar biayanya. Karena ada penumpukan. Misalnya, waktu transit lebih panjang, sehingga biaya semakin mahal. Apakah pemerintah tidak bisa membantu subsidi atau menekan biaya ini?” tanya Yani Iswanto.
Mendengar keterangan Yani Iswanto itu, Adi Ardhana menegaskan ALFI Bali tidak perlu menyentuh masalah uang dan subsidi.
“Muaranya ini pada dokumen dan lalulintas pengiriman saja. Ini masalahnya. Pak Presiden Jokowi sudah menegaskan pengiriman barang dalam bentuk ekspor, dokumennya hanya cukup satu hari atau maksimal 4 hari,” tegas Adi Ardhana.
Ia menambakan, jika ada masalah dalam pengiriman, segera cari akar masalahnya.
“Dinas Perhubungan Provinsi Bali saya minta bantu di mana kendalanya ini?” lanjut politisi dan praktisi pariwisata yang sudah dua periode duduk DPRD Bali dari Fraksi PDIP Dapil Denpasar ini.
Kabid Lalulintas Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Nyoman Sunarya, mengatakan pihaknya telah menyampaikan kepada Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, supaya ada solusi untuk masalah Kapal Meratus yang menarik diri dari Pelabuhan Benoa.
“Intinya, harus tetap ada kapal yang layani ekspor, supaya tetap ada ekspor impor berjalan di Pelabuhan Benoa. Sekarang ini sedang berproses,” tandas Nyoman Sunarya.
Dari pertemuan itu, Ketua Komisi III DPRD Bali AAN Adi Ardhana meminta pihak ALFI Bali dan asosiasi terkait, supaya membuat kajian dan menyusun detail persoalan yang dihadapi.
“Karena kita terbatas ruang dan waktu, beri kami detail masalahnya. Nanti kami kaji dan rekomendasikan kepada Pimpinan Dewan,” katanya.
Ia melanjutkan, pihaknya bisa juga menyampaikan keberatan kepada pihak yang berwenang menangani ini.
“Pariwisata sudah mati, jangan sampai sektor lain ter-ganggu. Tambah berat Bali,” terang Adi Ardhana. (*/cr7)
Sumber: siberindo.co
Komentar