JAKARTA – Capres nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan, menyampaikan harapannya agar Presiden Joko Widodo memberi sanksi kepada menteri-menteri yang tidak menjaga netralitas selama Pemilu 2024.
Dalam kampanye akbar di GOR Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin lusa, Anies menyoroti pernyataan Presiden Jokowi yang menekankan pentingnya netralitas.
“Presiden (Jokowi) bilang harus netral bukan? Ada yang berani menentang perintah itu? Kalau ada yang berani, apakah presiden diam saja? Kalau presiden sudah mengatakan harus netral, janganlah melawan presiden; dan kalau ada yang tidak menaati presiden, maka beri sanksi pada yang tidak taat,” ujar Anies.
Ia mempertegas, masyarakat menantikan ketegasan pemerintah dalam memberikan sanksi terhadap pejabat yang tidak berlaku netral selama Pemilu 2024.
Ia juga menginginkan penjelasan yang gamblang mengenai batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh menteri selama penyelenggaraan pemilu.
“Rakyat ini menunggu. Hey, kita udah tahu nih, ini forbidden, tidak boleh masuk kalau ada tanda forbidden. Terus kalau ada yang masuk (melanggar) diapain? Kita sanksi. Sanksinya apa? Tilang. Betul kan,” tegas Anies.
Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu juga menyampaikan kekhawatirannya jika tidak ada sanksi yang tegas, penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa terhancur karena banyaknya pelanggaran tanpa adanya penindakan.
“Kalau tidak diberi sanksi, artinya apa boleh? Habis itu kacau jalannya. Kenapa kacau? Ya, semua orang melanggar, forbidden,” ungkapnya.
Anies menyatakan, jika dugaan pelanggaran diabaikan, hal ini dapat membuka jalan bagi terjadinya pelanggaran serupa yang lebih banyak.
Ia menekankan pentingnya tindakan tegas untuk menjaga integritas dan keberlanjutan Pemilu 2024. (*)
