SIN.CO.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa ruang fiskal Indonesia tetap terjaga kuat, ditopang oleh kinerja penerimaan negara yang meningkat serta pengelolaan belanja yang terkendali dan semakin produktif. Hal ini ia sampaikan saat menjadi narasumber pada acara “Sarasehan 100 Ekonom Indonesia: Berlayar di Tengah Gelombang Global, Menjaga Daya Tahan Ekonomi Nasional” yang diselenggarakan pada Kamis (03/09) di Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menerangkan bahwa hingga akhir Juli 2026, penerimaan perpajakan menunjukkan kinerja positif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Juli 2026 tercatat sekitar 0,9 persen. Hal ini menunjukkan ruang fiskal yang masih cukup kuat untuk mengantisipasi berbagai dinamika perekonomian ke depan.
“Tax collection sampai dengan akhir Juli tahun ini tumbuhnya hampir 30 persen dibanding tahun lalu. Jadi penerimaan kita kuat. Ruang fiskal juga masih terbuka lebar, cukup kuat. Kalau kita lihat defisit sampai akhir Juli baru 0,9 persen defisitnya,” ungkap Menkeu.
Lebih lanjut Menkeu menjelaskan, penguatan penerimaan tersebut berhasil dilakukan tanpa menaikkan tarif maupun mengenakan jenis pajak baru. Alih-alih, pemerintah memilih untuk mengoptimalkan penerimaan melalui perbaikan sistem dan peningkatan kinerja.
“Memang penerimaan kita di atas perkiraan semula, dan itu terjadi tanpa kenaikan tax rate. Tarif pajaknya tidak naik, tidak ada pajak baru. Saya cukup perbaiki saja kinerja pegawai (Ditjen) Pajak. Sekarang pajak sudah lebih baik kinerjanya, Bea Cukai juga sama. Makanya, saya bisa dapat angka penerimaan yang tinggi,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Menkeu, implementasi Coretax juga telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan. Meskipun sempat menghadapi berbagai kendala pada tahap awal implementasi, penyempurnaan yang terus dilakukan memungkinkan sistem dapat berjalan semakin baik.
Dari sisi belanja, menurut Menkeu, pemerintah terus memastikan agar APBN digunakan secara efektif untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Pemerintah, lanjutnya, akan mengendalikan belanja yang tidak diperlukan dan mengalihkannya untuk belanja yang lebih produktif. Pada saat yang sama, APBN juga tetap menjalankan fungsi sebagai shock absorber, termasuk melalui subsidi untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia.
“Kita kendalikan belanja-belanja yang tidak perlu dan kita arahkan untuk belanja yang produktif. Sementara itu, daya beli masyarakat tetap kita jaga, termasuk dengan menyerap dampak kenaikan harga minyak dunia melalui subsidi,” ujar Menkeu.
Selain itu, efisiensi juga akan diterapkan pada pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah. Pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, pemerintah terus mendorong peningkatan efisiensi melalui perbaikan tata kelola dan pemanfaatan teknologi. Kementerian Keuangan pun turut dilibatkan dalam mendukung pengawasan pelaksanaan program tersebut melalui pemantauan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sementara itu, untuk mendukung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pemerintah telah menyediakan anggaran sebesar Rp40 triliun untuk pembayaran cicilan dan bunga.
“Untuk KDMP kita sudah sediakan uang Rp40 triliun, sudah siap dari awal tahun itu, untuk membayar cicilan dan bunganya. Jadi September ini akan jatuh tempo, saya pastikan uangnya siap untuk dibayar sehingga perbankan tidak goncang,” ungkapnya.
Dengan penerimaan yang kuat dan belanja yang terkendali tersebut, Menkeu meyakini APBN dapat dijaga tetap sehat dan responsif untuk mengantisipasi berbagai ketidakpastian sekaligus menjaga daya beli masyarakat, mendukung program prioritas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
