SIN.CO.ID – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Republik Indonesia, Juda Agung mewakili Menteri Keuangan memimpin delegasi Kementerian Keuangan dalam Pertemuan Kedua Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting/FMCBG) di bawah Presidensi Amerika Serikat (AS), yang diselenggarakan di Asheville, North Carolina, pada 31 Agustus hingga 1 September 2026.
Pertemuan membahas perkembangan dan tantangan perekonomian global serta upaya memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan resilien. Di bawah Presidensi AS, G20 tahun ini kembali menempatkan penguatan pertumbuhan ekonomi sebagai fokus utama melalui reformasi untuk mengurangi hambatan struktural, memperkuat ketahanan ekonomi, serta mendorong inovasi dan produktivitas.
Dalam pertemuan tersebut, para anggota G20 menilai bahwa perekonomian global masih menunjukkan ketahanan di tengah berbagai guncangan. Namun, prospek pertumbuhan masih menghadapi sejumlah risiko, antara lain konflik geopolitik, ketegangan perdagangan, gangguan rantai pasok, tingginya tingkat utang, serta meningkatnya ketidakpastian kebijakan. Di sisi lain, perkembangan investasi dan inovasi di bidang kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) turut memberikan dukungan terhadap pertumbuhan, meskipun manfaat dan dampaknya belum dirasakan secara merata di seluruh negara.
Indonesia Dorong Reformasi Pro-Pertumbuhan
Dalam pembahasan mengenai penguatan pertumbuhan ekonomi, Wamenkeu Juda Agung menekankan pentingnya reformasi yang pro-pertumbuhan (pro-growth reforms). Ia menyoroti tiga area utama yang perlu menjadi perhatian bersama, yaitu reformasi struktural dan penyederhanaan regulasi, penguatan kerja sama internasional, serta penguatan inovasi dan pemanfaatan teknologi.
“Reformasi pro-pertumbuhan perlu diarahkan untuk mengurangi hambatan terhadap kegiatan usaha dan investasi, memperkuat kerja sama internasional, serta mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi sebagai sumber pertumbuhan baru,” terangnya.
Selanjutnya, ia juga berbagi pengalaman Indonesia dalam melakukan penyederhanaan regulasi untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif serta memperkuat sektor keuangan melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Selain itu, Indonesia juga terus mendorong transformasi struktural melalui hilirisasi sumber daya alam dan pengembangan industri bernilai tambah tinggi.
Wamenkeu menambahkan, di sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Indonesia terus memperkuat tata kelola serta melakukan penataan dan perampingan kelembagaan untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan kinerja BUMN sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional. Selain itu, pemanfaatan AI dan teknologi baru dapat menjadi akselerator pertumbuhan dan produktivitas, dimana pemanfaatannya perlu didukung oleh penguatan infrastruktur dasar, sumber daya manusia, serta ekosistem digital yang memadai.
Memperkuat Peran Sektor Swasta dalam Pertumbuhan
Sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi pertumbuhan, G20 turut membahas peran sektor swasta dalam mendorong investasi, inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan produktivitas. Untuk pertama kalinya, G20 menghadirkan dialog langsung dengan pelaku usaha dari sektor kesehatan, manufaktur, dan jasa keuangan. Dialog tersebut memberikan perspektif dunia usaha mengenai berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat investasi dan pertumbuhan, sekaligus memperkaya pembahasan mengenai tantangan dalam pemanfaatan AI dan teknologi baru.
Wamenkeu menilai, keterlibatan sektor swasta penting untuk memastikan agenda reformasi dan pertumbuhan dapat diterjemahkan menjadi peningkatan investasi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.
Mendorong Respons terhadap Global Imbalances
Dalam pertemuan kali ini, G20 juga membahas isu ketidakseimbangan ekonomi global (global imbalances) yang menjadi salah satu tantangan bagi terciptanya pertumbuhan global yang lebih seimbang dan berkelanjutan.
Dalam pembahasan tersebut, Wamenkeu menekankan pentingnya memperkuat peran lembaga-lembaga internasional dalam memantau perkembangan ketidakseimbangan global dan memberikan rekomendasi kebijakan dengan mempertimbangkan karakteristik serta berbagai faktor yang memengaruhi kondisi eksternal masing-masing negara.
Ia menilai bahwa respons terhadap ketidakseimbangan global perlu mempertimbangkan perbedaan struktur ekonomi, kebijakan domestik, serta posisi masing-masing negara dalam perekonomian global. Pendekatan yang lebih komprehensif diperlukan agar upaya menjaga stabilitas global tetap mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Memperkuat Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen di Era Digital
Dalam mendukung transformasi digital dan pemanfaatan teknologi di sektor keuangan, Presidensi G20 turut mengangkat pentingnya peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen, khususnya dalam menghadapi penipuan (fraud), scam, dan berbagai bentuk kejahatan keuangan yang semakin kompleks.
Digitalisasi telah memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, tetapi pada saat yang sama turut meningkatkan kompleksitas dan skala risiko penipuan. Dengan demikian, penguatan perlindungan konsumen menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan digitalisasi sektor keuangan berlangsung secara aman dan inklusif.
Oleh karena itu, dalam kesempatan tersebut, Wamenkeu menekankan pentingnya penguatan literasi keuangan yang berjalan seiring dengan perlindungan konsumen, termasuk dalam menghadapi fraud dan scam yang semakin kompleks dan bersifat lintas batas. Ia menambahkan, Indonesia telah membangun koordinasi kelembagaan dalam peningkatan literasi keuangan serta mengembangkan Anti-Scam Center untuk memperkuat penanganan fraud dan scam di sektor keuangan.
Selain itu, mengingat kejahatan keuangan semakin banyak melibatkan pelaku dan jaringan lintas negara, ia juga mendorong penguatan kerja sama internasional, pertukaran informasi, dan koordinasi lintas batas untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan kejahatan keuangan.
“Perkembangan digitalisasi perlu diimbangi dengan penguatan literasi dan perlindungan konsumen. Mengingat fraud dan scam semakin kompleks dan bersifat lintas batas, diperlukan kerja sama internasional, pertukaran informasi, dan koordinasi antarnegara yang semakin kuat,” terangnya.
Ia juga menegaskan, dalam rangka memperkuat kerangka pencegahan dan penanganan fraud serta kejahatan keuangan, sekaligus menjaga integritas dan kepercayaan terhadap sistem keuangan global, Indonesia akan terus mendukung penguatan sinergi antara agenda G20 dan upaya Financial Action Task Force (FATF).
Melalui partisipasi aktif dalam G20, Indonesia terus mendorong agenda ekonomi global yang berorientasi pada pertumbuhan, reformasi struktural, inovasi, stabilitas, dan inklusivitas, serta memastikan transformasi ekonomi dan teknologi dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
