SIN.CO.ID – Batu Pulaki yang menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Buleleng, kini mendapat pengakuan prestisius. Produk lokal nan khas ini resmi mengantongi Sertifikat Indikasi Geografis (IG) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI.
Namun, di balik selembar sertifikat yang akan melambungkan nilai ekonomi dan sejarah Batu Pulaki tersebut, terdapat jejak panjang pengabdian dari dunia pendidikan keagamaan. Keberhasilan ini tidak lepas dari sentuhan tangan dingin para akademisi Institut Mpu Kuturan (IMK)—salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan binaan Kementerian Agama (Kemenag)—yang membuktikan bahwa kampus keagamaan tidak hanya piawai dalam diskursus teologi, tetapi juga tangguh dalam riset ilmiah terapan yang memberdayakan umat.
Sertifikat Indikasi Geografis adalah tanda resmi yang diberikan negara untuk melindungi produk khas suatu daerah, yang kualitas dan keunikannya berasal dari faktor alam, manusia, atau gabungan keduanya. Sertifikat ini bukanlah pengakuan yang bisa didapat dengan mudah. Ia membutuhkan pembuktian empiris yang kuat. Di sinilah Kemenag, melalui Institut Mpu Kuturan, mengambil peran krusialnya sebagai mitra akademik.
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Mpu Kuturan, Ida Bagus Putu Eka Suadnyana, atau yang akrab disapa Gus Eka, dipercaya menjadi nahkoda—Ketua Tim Penyusun Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis Batu Pulaki. Di bawah kepemimpinannya, tim akademisi IMK turun gunung, melakukan observasi lapangan, mewawancarai pengrajin, dan menyusun kajian komprehensif.
“Institut Mpu Kuturan berperan sebagai mitra akademik. Tim kami melakukan penelitian lapangan, mengidentifikasi karakteristik khas Batu Pulaki, serta menyusun kajian ilmiah yang membuktikan keterkaitan antara faktor geografis dengan kualitas dan keunikan batu tersebut,” jelas Gus Eka di Buleleng, Rabu (5/8/2026).
Tantangan terbesarnya, menurut Gus Eka, adalah meyakinkan negara melalui kacamata sains bahwa pesona dan mutu Batu Pulaki mutlak dipengaruhi oleh rahim geografis tempatnya berasal, dan tidak bisa diduplikasi oleh daerah lain. Proses panjang ini memuncak pada 19 Mei 2026, ketika tim DJKI turun langsung meninjau Sekretariat Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Batu Pulaki, sentra pengrajin, hingga kawasan spiritual Pura Melanting untuk memverifikasi dokumen ilmiah yang telah disusun oleh tim IMK.
Keberhasilan kajian ini tak lepas dari semangat kolaborasi. IMK terus merajut sinergi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali untuk memastikan seluruh persyaratan teknis, administratif, dan hukum terpenuhi sempurna.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Buleleng, Ketut Suwarmawan, mengakui bahwa capaian ini adalah buah manis dari orkestrasi berbagai pihak. BRIDA bertindak sebagai fasilitator yang mengawal tahapan, sementara kepakaran IMK memperkokoh fondasinya.
“Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menghadirkan perlindungan hukum terhadap potensi unggulan Buleleng yang memiliki nilai ekonomi, budaya, dan sejarah,” tutur Ketut Suwarmawan.
Bagi Kementerian Agama, apa yang dilakukan oleh akademisi Institut Mpu Kuturan adalah perwujudan nyata dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek penelitian dan pengabdian masyarakat. Ilmu pengetahuan yang dirawat di dalam kampus keagamaan harus menetes menjadi berkah bagi peningkatan taraf hidup dan perlindungan hak-hak masyarakat di sekitarnya.
“Sertifikat Indikasi Geografis memberikan perlindungan hukum terhadap keaslian Batu Pulaki sekaligus meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan kepercayaan pasar… Ke depan, Institut Mpu Kuturan berkomitmen terus mendampingi masyarakat melalui riset, edukasi, penguatan kelembagaan, dan pendampingan pengelolaan,” tegas Gus Eka.
Kisah Batu Pulaki kini menjadi catatan emas. Ini membuktikan bahwa kehadiran Perguruan Tinggi Keagamaan di bawah naungan Kementerian Agama bukan hanya menjadi penjaga moral dan spiritual bangsa, tetapi juga motor penggerak inovasi, penjaga warisan budaya, dan pelita yang menerangi jalan kesejahteraan ekonomi masyarakat daerah.
