Jakarta – Rencana Erick Thohir membeli peternakan di Belgia langsung mendapatkan respons dari sejumlah pihak. Pemerintah diminta fokus mengembangkan peternakan lokal ketimbang membeli peternakan di luar negeri.
Penolakan dari Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Nanang Purus Subendro.
Nanang mengatakan, membeli peternakan di Belgia tidak mengurangi impor. Pasalnya, sapi-sapi hasil peternakan BUMN di Belgia yang dikirim ke Indonesia pun akan terhitung sebagai sapi impor.
Nanang menyatakan, pemerintah seharusnya fokus mengembangkan peternakan rakyat. Ia mengatakan, Indonesia punya potensi untuk menekan impor daging sapi dengan memberikan bantuan kepada peternakan anak sapi.
Populasi anak sapi masih belum banyak karena untuk mengembangkannya dibutuhkan biaya besar, sementara harga jual tak seberapa. Nanang mengatakan, dibutuhkan biaya Rp 6 juta untuk memelihara satu ekor anak sapi. Sementara, harga jualnya tak jauh dari biaya tersebut.
Oleh karena itu, ia menilai ketimbang mengeluarkan dana untuk membeli peternakan di Belgia, lebih baik uangnya digunakan untuk memberi subsidi pada setiap ekor anak sapi.
“Kalau dana yang digunakan untuk membeli lahan peternakan di Belgia bisa digunakan untuk mensubsidi setiap anak sapi yang lahir, misalnya setiap anak sapi diberi subsidi sekitar Rp 1,5 juta per ekor, dengan validasi data dilakukan oleh yang berwenang, apakah itu kepala dinas peternakan tingkat kecamatan, kelurahan, dan lain-lain, sehingga akan menggairahkan industri peternakan rakyat,” kata Nanang kepada detikcom, Selasa (20/4/2021).
Maka peternak bisa bertahan menghadapi godaan untuk menjual induk sapi. Nantinya, secara perlahan populasi sapi dalam negeri bertambah, dan bisa meraih cita-cita swasembada daging sapi.
Menurut Pengamat Peternakan Sapi Rochadi Tawaf, Indonesia masih punya banyak lahan kosong yang bisa dikembangkan menjadi peternakan sapi. Salah satunya pulau-pulau kosong di Papua. Begitu juga dengan rencana integrasi peternakan sapi dengan perkebunan sawit, lahan eks tambang, dan sebagainya.
“Lahan-lahan luas di luar Pulau Jawa, integrasi sapi-sawit, lahan eks tambang, pulau-pulau kosong di Papua, dan masih banyak juga di perbatasan-perbatasan. Yang penting sekarang niat Pemerintah ini harus ditunjukkan, tidak setengah hati,” tegas Rochadi.
Rochadi mengatakan, untuk program integrasi sapi-sawit harus dijalankan dengan lebih serius agar pengusaha sawit tertib melaksanakannya. Caranya dengan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang diperuntukkan kepada pengusaha sawit.
Dosen Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Institut Pertanian Bogor (IPB) Denny Widaya Lukman mengatakan, pemerintah perlu menjaga keberadaan lahan-lahan peternakan sapi, baik di pusat maupun daerah. Pasalnya, saat ini lahan peternakan sapi berkurang karena banyak dibangun untuk perumahan.
“Ternyata perumahan jauh lebih penting daripada peternakan. Begitu juga lahan pertanian kan semakin berkurang. Seperti di Cianjur tadinya sawah membentang, sekarang isinya perumahan,” kata Denny.
Oleh Karena itu, pemerintah pusat maupun daerah harus menjaga ketersediaan lahan peternakan mengingat pentingnya peternakan untuk menjaga pasokan daging sapi dalam negeri.
“Komitmen utama semua lini di atas, nggak bisa hanya Kementan, Kemendag, susah. Karena itu juga terkait Pemda, dan karena otonomi mereka tidak tunduk dengan pusat,” urainya.
Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam dari fraksi PDIP tidak setuju dengan rencana Erick. Ia menilai rencana itu tidak sejalan dengan upaya meningkatkan daya saing industri peternakan dalam negeri.
“Akuisisi peternakan di luar negeri juga tidak memberi sedikit pun nilai tambah ke stakeholder peternakan di tanah air, terutama para peternak,” ujar Mufti Anam saat dihubungi, Senin (19/4/2021).
Mufti mengatakan, akan jauh lebih baik jika BUMN membantu mengembangkan peternakan sapi di Tanah Air untuk mengakselerasi tercapainya swasembada daging.
“Politik pangan Presiden Jokowi jelas, yaitu optimalkan potensi dalam negeri. Ini jadi pertanyaan publik, kok malah para menterinya menempuh jalan berbeda dibanding politik pangan presiden,” ujarnya.
Dia mengatakan, sejumlah langkah bisa dilakukan untuk memacu peternakan sapi di Tanah Air. Kementerian Pertanian, misalnya, juga telah mengembangkan sapi Belgian Blue, bekerja sama dengan UGM dan IPB. Peningkatan mutu genetik ternak juga terus dilakukan melalui riset dan uji coba yang sebagian telah sukses.
Dengan demikian, rencana akuisisi peternakan di luar negeri terkesan tidak menghargai peternak dan para peneliti yang telah berjuang keras selama ini meningkatkan produksi daging sapi.
“Bahwa masih ada tantangan peningkatan produksi itu fakta, tapi seharusnya BUMN bantu dong. Cari lokasinya yang sesuai dengan kebutuhan sapi Belgian blue, begitu pula jenis sapi lainnya, ada Simmental, Limousin, Angus, Madura, Bali, PO, Aceh, dan sebagainya. Sentuh teknologi modern, peternakan 4.0. Tunggu saatnya kita panen raya menuju swasembada, bahkan bisa ekspor,” ujar dia.(*/cr9)
Sumber: finance.detik.com
