SIN.CO.ID – Krisis ekonomi yang melanda industri penyiaran hingga memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak boleh membuat jurnalis televisi menggadaikan idealisme maupun bergeser peran menjadi praktisi hubungan masyarakat (public relations/PR). Peringatan keras tersebut disampaikan Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, dalam perhelatan IJTI Summit 2026 dan Kongres VII yang digelar di Hotel Bumi Wiyata, Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (18/11/2026), dengan mengusung tema “Beyond Journalism: Redefining Trust, Technology, and Public Interest in the Age of AI“.
Dalam sambutan Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto menegaskan bahwa fungsi khas pers yang tidak dimiliki profesi lain adalah bersikap skeptis, konstruktif, dan kritis sebagai wujud kecintaan kepada publik serta negara. Ia mengingatkan agar kesulitan finansial tidak mendorong jurnalis mencampuradukkan kepentingan bisnis dengan kerja jurnalistik.
“Jangan sampai kesulitan kita kemudian mendorong kita memelintir kebenaran. Kita bisa bergeser dari seorang wartawan menjadi PR. Dua-duanya bagus, tetapi dua-duanya harus hidup terpisah, tidak bercampur aduk,” tegas Totok dalam sambutannya.
Selain soal integritas, Wakil Ketua Dewan Pers yang merupakan perwakilan konstituen IJTI itu juga menyoroti maraknya penyalahgunaan profesi pers di daerah. Ia mengungkap adanya laporan mengenai oknum yang mendatangi jurnalis maupun pembuat konten dengan mengaku sebagai aparat untuk melakukan intimidasi dan pemerasan. Totok mendesak IJTI serta aparat penegak hukum untuk mengusut dan menindak praktik tersebut.
Untuk menopang keberlangsungan ekonomi media tanpa mengorbankan independensi, Dewan Pers terus mengawal regulasi hak penerbit (Publisher Rights) dan tata kelola platform digital agar perusahaan pers memperoleh pembagian nilai ekonomi yang adil. Ia pun mengajak seluruh elemen jurnalis dan pemilik media televisi bersatu membentuk kekuatan kolektif guna menjaga ekosistem pers tetap sehat.
Senada dengan dorongan menjaga marwah profesi, Ketua Umum IJTI Herik Kurniawan dalam kesempatan yang sama menekankan bahwa peringatan ulang tahun ke-28 IJTI menjadi momentum untuk melampaui praktik pemberitaan yang hanya mengejar klik dan viralitas. Menurutnya, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) harus diposisikan semata-mata sebagai mitra riset dan investigasi, bukan pengganti nurani manusia.
“Mesin memang lebih cepat dalam mencatat, tetapi masa depan tidak ditentukan oleh siapa yang paling cepat mengadopsi teknologi atau AI, melainkan oleh siapa yang mampu menjaga kepercayaan publik,” ujar Herik menutup rangkaian pembukaan kongres yang turut ditandatangani bersama Sekretaris Jenderal IJTI Usmar Almarwan tersebut.






