JAKARTA – Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi, menegaskan pentingnya bagi Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, untuk tidak terlalu ‘kebablasan’ dalam merangkul berbagai pihak ke dalam koalisi pemerintahan.
Menurutnya, koalisi yang terlalu besar dapat mengganggu keseimbangan dalam sistem demokrasi dan tata kelola pemerintahan.
“Dengan waktu sekitar enam bulan sebelum pelantikan, sangat penting untuk memanfaatkan waktu tersebut secara optimal dalam membentuk koalisi yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan,” ujar Haidar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada Selasa.
Haidar juga menyoroti bahwa pendekatan politik yang merangkul yang diterapkan oleh Prabowo telah membuka peluang untuk pemerintahan tanpa oposisi yang signifikan.
Lebih lanjut, ia mencatat bahwa Partai NasDem dan PKB telah secara terbuka menyatakan dukungan mereka terhadap pemerintahan Prabowo, sementara PPP bersedia untuk bergabung dan PKS juga menunjukkan kesiapannya jika diundang.
Oleh karena itu, dalam pandangannya, kekuasaan yang besar memerlukan pengawasan yang proporsional, termasuk keberadaan ruang bagi oposisi.
“Oposisi yang kuat memiliki peran penting dalam mengawasi pemerintahan yang berkuasa agar tetap berada dalam kerangka hukum dan memenuhi janji-janji politik yang telah disampaikan selama masa pemerintahan,” tambahnya.
Haidar menekankan bahwa harapan untuk keberadaan oposisi yang kuat kini bergantung pada langkah-langkah dari PDI Perjuangan.
Ia juga mencatat adanya rencana pembentukan ‘presidential club’ yang melibatkan mantan presiden, termasuk Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Baginya, rencana tersebut merupakan upaya Prabowo untuk memengaruhi PDI Perjuangan.
“Jika PDIP terpengaruh dan berhasil dirangkul, maka pemerintahan Prabowo akan berada tanpa oposisi yang signifikan. Hal ini merupakan ancaman serius bagi demokrasi kita, dan bahkan berpotensi menjadi masalah bagi pemerintahan sendiri karena kekurangan pengawasan terhadap kekuasaan,” jelasnya.
Mengingat hal tersebut, Haidar berharap agar Prabowo tidak terjebak dalam pola merangkul yang berlebihan.
Sebaliknya, dia menekankan pentingnya memberikan ruang yang cukup bagi oposisi sehingga mereka tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai penguat bagi pemerintahan.
“Pembangunan negara dapat diwujudkan tidak hanya melalui kekuasaan (dalam koalisi) tetapi juga melalui peran oposisi. Keduanya memiliki peran yang berbeda namun penting untuk menjaga keseimbangan,” tegasnya.
Haidar juga menyarankan agar Prabowo memberikan perhatian khusus pada pembagian tugas kepada ‘pejuang-pejuang’ yang telah mendukungnya selama pemilihan presiden, dengan mempertimbangkan kompetensi masing-masing.
“Jangan sampai mereka yang telah berjuang dilepas begitu saja. Prabowo sebagai pemegang prerogatif harus mampu dan bersedia bekerja sama dengan para pendukungnya,” katanya. (*)
