SIN.CO.ID – Bimbingan perkawinan (Bimwin) kini tidak harus atau tidak hanya dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Kemenag telah menjalin kemitraan dengan 10 lembaga yang bisa menjadi pilihan calon pengantin dalam mengikuti Bimwin. Sertifikat Bimwin dari lembaga mitra juga diintegrasikan dengan data Kemenag sehingga peserta tercatat dalam sistem informasi pemerintah.
Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ahmad Zayadi, mengatakan, penguatan kemitraan diperlukan untuk menjawab tantangan kehidupan keluarga yang semakin beragam. Menurutnya, data pernikahan, perkawinan anak, perceraian, dan persoalan keluarga perlu dikaji sebagai dasar penyusunan program dan langkah mitigasi.
“Data-data tentang pernikahan, perkawinan anak, perceraian, dan berbagai persoalan keluarga perlu kita baca secara lebih mendalam. Data tersebut harus menjadi dasar bagi kita untuk melakukan mitigasi dan menyusun intervensi yang tepat dalam membangun keluarga yang sakinah dan maslahat,” ujar Zayadi dalam penutupan Forum Nasional Mitra Keluarga Sakinah-Maslahat di Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Forum ini menjadi ajang penyelarasan program dan penguatan kerja sama antara Kemenag dan lembaga yang bergerak dalam pendidikan pranikah serta pembinaan keluarga. Zayadi menilai, lembaga mitra memiliki pengalaman, metode, dan jejaring yang dapat melengkapi program Bimwin pemerintah. Karena itu, kolaborasi perlu dikembangkan agar layanan menjangkau lebih banyak masyarakat.
“Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Ada banyak lembaga yang selama ini memiliki pengalaman, metode, dan jejaring dalam memberikan pendidikan pranikah. Potensi ini perlu kita hubungkan agar menjadi kekuatan bersama dalam membangun keluarga Indonesia,” katanya.
Kasubdit Bina Keluarga Sakinah, Jaja Zarkasyi, menjelaskan, kemitraan tersebut juga bertujuan menjangkau masyarakat yang belum memperoleh layanan Bimwin melalui KUA. Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) per September 2026, tercatat 997.089 peristiwa nikah. Dari jumlah tersebut, 70,17 persen Catin telah mengikuti Bimwin yang saat ini dilaksanakan melalui 5.917 KUA.
“Masih ada beberapa segmentasi masyarakat yang belum tersentuh layanan Bimwin. Karena itu, kita membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya lembaga mitra yang selama ini menyelenggarakan Bimwin,” ujar Jaja.
Menurutnya, kerja sama tersebut tidak hanya berfokus pada perluasan akses, tetapi juga peningkatan kualitas dan keterhubungan layanan. Salah satu upayanya ialah mengintegrasikan sertifikat Bimwin yang diterbitkan lembaga mitra ke dalam sistem informasi Kemenag.
Melalui integrasi tersebut, Catin yang mengikuti Bimwin di lembaga mitra dapat tercatat dalam sistem Kemenag. Skema ini diharapkan memberi masyarakat lebih banyak pilihan untuk mengakses layanan sekaligus menghubungkan program lembaga mitra dengan pembinaan pemerintah.
Berikut 10 Lemba Mitra Kementerian Agama:
1. Masjid Salman ITB,
2. Masjid Nurul Azhari Yogyakarta,
3. Nikah Institute,
4. PreMarriage Talk,
5. Fiqih Pernikahan,
6. Sekolah Pra Nikah Nubuwah,
7. Pranikah Academy,
8. Kelas Jodoh SFK,
9. Roomah Ta’aruf, dan
10. Islamic Pre Family School IPB.
Founder Nikah Institute, Nurul, menyambut baik penguatan kemitraan tersebut. Menurutnya, lembaga pendidikan perkawinan dan keluarga selama ini masih banyak menjalankan program secara mandiri sehingga membutuhkan koordinasi yang lebih kuat.
“Ke depan, kami berharap ada uji coba bersama KUA, terutama bagaimana sesi psikologi dalam Bimwin dapat memiliki jalur rujukan ke mitra-mitra yang sesuai. Kami juga berharap dapat menyusun modul bersama yang memadukan nilai agama dan pendekatan psikologi,” kata Nurul.
“Kami berharap setelah forum ini ada pertemuan lanjutan dengan pihak-pihak terkait untuk membahas detail program, sehingga kolaborasi yang dibangun tidak berhenti pada forum, tetapi dapat diimplementasikan,” tutupnya.(***)
