SIN.CO.ID Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid menilai kualitas tata kelola dan pelaksanaan anggaran menjadi kunci agar belanja negara dalam APBN 2027 benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, besarnya alokasi anggaran harus diikuti dengan eksekusi yang efektif, tepat waktu, dan sesuai dengan peruntukannya.
Hal itu disampaikan Kholid saat ditemui Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026). Ia menyebut sejumlah sektor yang menjadi prioritas pemerintah dalam APBN 2027 antara lain kedaulatan pangan, pendidikan, kesehatan, serta penguatan sektor energi. Selain itu, alokasi Transfer ke Daerah (TKD) juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Beberapa pos memang sebagaimana prioritas pemerintah, kedaulatan pangan, kemudian pendidikan, kesehatan itu menjadi prioritas. Kemudian yang kedua adalah transfer keuangan daerah juga naik secara cukup baik,” kata Kholid.
Menurutnya, peningkatan TKD menjadi bagian dari respons pemerintah pusat terhadap kebutuhan pembangunan di daerah. Alokasi tersebut diharapkan dapat mendukung ketahanan ekonomi, kedaulatan pangan, penguatan sektor energi, serta pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan.
Tata Kelola Harus Diperkuat
Kholid menegaskan, peningkatan alokasi anggaran belum cukup menjadi ukuran keberhasilan APBN. DPR RI, jelasnya, perlu memastikan anggaran yang telah dialokasikan dapat dieksekusi sesuai tujuan dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, ia menekankan pentingnya kualitas tata kelola (governance) dan kualitas belanja (quality of spending) dalam pelaksanaan APBN 2027.
“Governance-nya, tata kelolanya harus bagus, kemudian quality of spending-nya harus bagus,” tegasnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan anggaran harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Penggunaan anggaran juga harus bebas dari penyimpangan, berjalan tepat waktu, serta sesuai dengan peruntukannya.
Dengan demikian, Politisi Fraksi PKS itu menilai keberhasilan APBN 2027 tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaan dan tata kelola belanja negara.***
