Sejarawan Asvi Warman Adam (kedua dari kanan) dalam acara Bedah Buku: NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971 karya Ken Ward di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (2/4/2024). (PDIP)
JAKARTA – Sejarawan Asvi Warman mengungkapkan bahwa Soeharto, untuk mempertahankan posisi Presiden RI dengan periode panjang setelah menggulingkan Soekarno, mengadopsi berbagai siasat politik yang cerdik.
Asvi menyampaikan pandangannya dalam sebuah acara Bedah Buku di Jakarta, di mana ia menyoroti peristiwa politik yang terjadi setelah Soeharto memegang tampuk kepemimpinan Indonesia pada tahun 1968.
Menurut Asvi, Soeharto melakukan manuver politik yang kompleks, seperti menunda pelaksanaan pemilu yang sudah dijadwalkan oleh MPR pada tahun 1968, dengan tujuan untuk memperkuat posisinya.
Pemilu kemudian diundur hingga tahun 1971, memberikan Soeharto waktu yang cukup untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya dan membangun infrastruktur politik yang mendukungnya.
Selain itu, Soeharto juga mengambil langkah-langkah untuk menghilangkan potensi ancaman dari lawan politiknya, bahkan jika mereka telah dipenjara, dengan menyisihkan mereka dari masyarakat.
Asvi juga menyoroti intervensi politik rezim Soeharto terhadap Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Soekarno.
Rezim Soeharto berupaya mengendalikan PNI dengan menyingkirkan tokoh-tokoh yang dianggap berpotensi mengancam stabilitas rezim, seperti Hardi Subeno.
Namun, langkah-langkah tersebut tidak selalu berhasil, seperti yang terjadi pada kasus Hadi Subeno yang meninggal secara misterius sebelum pemilu pada tahun 1971, yang menimbulkan dugaan pembunuhan politik. (*)
