Pertemuan Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini (paling kanan) dan Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Aljufri (kedua kanan) dengan Wakil Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Nada Al-Nashif (tengah) di Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB (OHCHR), Jenewa, Swiss, Kamis (30/11/2023). (F-PKS)
JAKARTA – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini sangat kecewa dan menyesalkan veto Amerika Serikat (AS) terhadap Resolusi Gencatan Senjata Dewan Keamanan (DK) PBB untuk menghentikan kekerasan di Gaza Palestina. Dengan veto tersebut FK PBB yang disponsori 102 negara, termasuk Indonesia, gagal menghasilkan resolusi.
AS memveto rancangan resolusi DK PBB yang menuntut gencatan senjata segera untuk menghentikan pertumpahan darah yang sedang berlangsung di Jalur Gaza ketika jumlah korban tewas terus meningkat pada Jumat (8/12/2023).
“Kondisi di Gaza sudah sangat memprihatinkan sehingga butuh intervensi kemanusiaan dari dunia. Fraksi PKS DPR sangat menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan dalam mengadopsi gencatan senjata kemanusiaan di Gaza meskipun lebih dari 102 negara, termasuk Indonesia, ikut mensponsori resolusi tersebut,” kata Jazuli dalam keterangannya di Jakarta pada Sabtu.
Ketika dunia sudah begitu perih melihat kekejaman agresi Israel dan begitu banyaknya korban sipil yang jelas mengarah pada genosida, Jazuli Juwaini mengaku heran AS justru ingin hal itu terus berlangsung.
“Delapan belas ribu lebih korban jiwa rakyat Palestina, dimana 8.000 lebih terdiri dari anak-anak dan 6.200 perempuan meninggal dunia. Pantas kita bertanya dimana rasa kemanusiaan AS? Dimana pembelaan hak asasi manusia yang selama ini diagung-agungkan dan dijadikan agenda global politik luar negeri AS? Kita sangat kecewa AS telah mati rasa kemanusiaannya di mata dunia,” ungkap Jazuli.
Menurut Wakil Presiden Forum Anggota Parlemen Muslim Dunia (IIFP), apa yang dilakukan AS sangat ironis.
Negara kampium demokrasi yang katanya membela hak asasi manusia justru memveto resolusi kemanusiaan untuk menghentikan perang dengan korban jiwa sipil begitu besar. Korban di depan mata dunia terdiri dari anak-anak, perempuan, dan orang tua seolah tiada artinya di mata AS.
“Apa yang dilakukan AS dan negara-negara pendukung agresi tidak mencerminkan penghormatan terhadap Piagam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang baru saja diperingati PBB sebagai hari HAM Dunia 10 Desember lalu,” tegas Jazuli.
Ia tidak yakin veto AS itu mencerminkan pandangan politik mayoritas masyarakat AS. Sebaliknya, dirinya melihat veto ini merupakan kepentingan politik pemerintah AS di bawah Joe Biden yang membabi buta mendukung apapun yang dilakukan Israel.
Menurut Jazuli Juwaini, dunia menyaksikan untuk kesekian kalinya AS telah nyata-nyata melakukan standar ganda dalam melihat persoalan HAM dan kemanusiaan.
Dirinya juga meyakini bahwa ketertiban dan perdamaian dunia tidak mungkin terwujud jika negara-negara dunia apalagi yang memiliki power besar terus menerapkan standar ganda.
“Kita sampaikan dengan tegas bahwa Indonesia tetap dan terus berada di belakang rakyat Palestina, membela hak hidup rakyat Palestina, dan berjuang agar Palestina merdeka dan berdaulat. Stop agresi. Stop genosida. Untuk itu, atas nama kemanusiaan dan HAM, gencatan senjata harus diwujudkan segera tak peduli veto AS,” kata Jazuli. (*)
