oleh

Inilah Penjelasan Istana Mengenai Penundaan Pilkada 2020

SIN – Desakan menunda gelaran Pilkada 2020 muncul dari berbagai aspek dan kalangan. Mereka meminta penundaan dilakukan lantaran semakin meningkatnya penyebaran covid-19 di Indonesia.

Juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman mengatakan, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tetap sesuai jadwal tanggal 9 Desember 2020, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih dan dilaksanakan dengan disiplin protokol kesehatan yang ketat.

“Pilkada harus dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan ketat disertai penegakan hukum dan sanksi tegas agar tidak terjadi kluster baru pilkada,” kata Fadjroel dalam siaran pers di Jakarta, Senin (21/9/2020).

Menurut dia, Presiden Joko Widodo telah menegaskan penyelenggaraan pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir, karena tidak ada satupun negara yang mengetahui kapan pandemi COVID-19 akan berakhir.

“Karenanya, penyelenggaraan pilkada harus dengan protokol kesehatan ketat agar aman dan tetap demokratis,” katanya.

Baca Juga  Timnas Sarankan Jokowi Menilai Debat Pilpres Langsung di Tempat

Fadjroel menekankan, negara-negara lain seperti Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan juga menggelar pemilihan umum di masa pandemi, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

“Pilkada serentak ini harus menjadi momentum tampilnya cara-cara baru dan inovasi baru bagi masyarakat bersama penyelenggara negara untuk bangkit bersama dan menjadikan pilkada ajang adu gagasan, adu berbuat dan bertindak untuk meredam dan memutus rantai penyebaran COVID-19,” kata dia.

Baca Juga  Dimintai Keterangan Dugaan Potongan Bantuan dari Kanwil, Kepsek Madrasah di Lebak Penuhi Panggilan Kejati

Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) No.6/2020, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 harus menerapkan protokol kesehatan tanpa mengenal warna zonasi wilayah.

Fadjroel menambahkan, pilkada serentak ini sekaligus juga menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional serta menjaga keberlanjutan sistem pemerintahan demokratis sesuai dengan ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945.

Sumber: Siberindo.com

Komentar

News Feed