SIN.CO.ID – Pucuk pimpinan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) resmi berganti! Komjen Pol. Suyudi Ario Seto dipastikan bakal segera mengenakan tongkat komando nomor satu di Polri, setelah DPR RI secara resmi menyetujui penunjukannya sebagai Kapolri yang baru, menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.
Proses pengangkatannya terbilang sat-set. Berawal dari Surat Presiden (Surpres) yang dikirimkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 30 September 2026, Komisi III DPR langsung tancap gas menggelar uji kelayakan (fit and proper test) pada Kamis (1/10/2026) pagi. Hanya dalam waktu sekitar 30 menit setelah memaparkan visi dan misinya, Komisi III langsung kompak menyetujui pencalonan Suyudi secara aklamasi.
Hasil tersebut langsung dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI ke-8 dan diketok langsung oleh Ketua DPR, Puan Maharani. Dalam rapat yang sama, DPR juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Jejak Rekam dan Segudang Pengalaman
Bagi internal Polri, nama Suyudi Ario Seto tentu sudah tidak asing lagi. Jenderal bintang tiga lulusan Akpol 1994 ini punya rekam jejak yang mentereng, khususnya di dunia reserse dan lapangan.
Sebelum melangkah ke kursi Kapolri, Suyudi merupakan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Sederet jabatan basah dan menantang pernah ia emban, mulai dari Kapolres Metro Jakarta Pusat, Wakapolda Metro Jaya, hingga Kapolda Banten. Pengalaman matang inilah yang kini dibawanya untuk memimpin Korps Bhayangkara.
Fokus Utama: “Polisi Bersama Masyarakat” hingga Bersih-Bersih SDM
Di hadapan para legislator, Suyudi membeberkan konsep besar bertajuk “Polisi Bersama Masyarakat”. Konsep ini menempatkan masyarakat sebagai pusat dari setiap pelayanan kepolisian.
Untuk mewujudkannya, ia menyiapkan enam program prioritas transformasi Polri, mulai dari penguatan kelembagaan, perbaikan SDM, peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum, pengawasan, hingga akuntabilitas anggaran.
Ada satu poin yang cukup jadi sorotan, yakni tekadnya untuk membenahi sistem karier anggota Polri. Suyudi menegaskan bakal menerapkan meritokrasi murni. Artinya, tidak boleh ada lagi ruang untuk praktik “orang dalam”, titipan, sponsor, ataupun transaksi gelap dalam proses rekrutmen, pendidikan, maupun promosi jabatan.
Tantangan di Depan Mata
Tentu saja, pekerjaan rumah besar menanti di depan mata. Selain harus memperkuat pemberantasan kejahatan—terutama narkotika dan kejahatan terorganisasi berkat latar belakang resersenya—Suyudi juga dituntut untuk menggenjot digitalisasi layanan publik demi mempercepat urusan warga sekaligus menutup celah pungli. Menjaga stabilitas keamanan nasional agar ekonomi dan pembangunan tetap berjalan mulus juga menjadi harga mati.
Rangkaian suksesi ini ditutup dengan pelantikan resmi oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Kamis siang.***
