SIN.CO.ID – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong PT Bio Farma bersama anak usahanya membangun ekosistem bisnis farmasi yang terintegrasi sebagai langkah konkret mengakhiri kerugian berulang yang terjadi pada sejumlah perusahaan dalam holding BUMN farmasi. Penguatan ekosistem tersebut dinilai perlu dilakukan dengan mengoptimalkan aset dan kapasitas masing-masing perusahaan sekaligus memperkuat sinergi dengan program strategis pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron seusai kunjungan kerja BAKN DPR RI ke PT Bio Farma di Bandung, Jawa Barat, Kamis (10/09/26). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan akuntabilitas keuangan BAKN DPR RI dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap holding BUMN farmasi
Herman menjelaskan, Bio Farma merupakan induk holding yang membawahi sejumlah subholding, di antaranya PT Kimia Farma Tbk, PT Indofarma Tbk, dan PT Industri Nuklir Indonesia (Inuki). Menurutnya, kondisi sejumlah anak usaha masih memerlukan perhatian serius, terutama karena kerugian yang terjadi berulang meski perusahaan memiliki aset dan jaringan usaha yang cukup besar.
“Padahal kita tahu ada 1.200 outlet Kimia Farma di seluruh Indonesia dan Indofarma memiliki areal pabrik yang begitu luas, pernah berjaya di eranya. Dan kenapa ini tidak kemudian diperbaiki kembali? Ini kan sayang, aset-aset negara yang semestinya bisa memberikan sumbangsih terhadap fiskal negara, namun kemudian ini justru menjadi beban,” ujarnya.
Karena itu, Herman mengusulkan adanya pembagian peran yang lebih jelas dan saling terintegrasi di antara anak usaha Bio Farma. Indofarma, menurutnya, dapat diarahkan untuk mengambil peran sebagai basis produksi bahan baku bagi ekosistem farmasi BUMN. Sementara itu, Kimia Farma dapat lebih difokuskan pada sektor hilir, termasuk pengembangan klinik kesehatan.
Herman menilai pembagian peran tersebut perlu dihubungkan dengan berbagai program pemerintah, seperti pembangunan sekitar 8.000 Puskesmas, modernisasi rumah sakit, penguatan rantai pasok obat-obatan esensial, hingga potensi kerja sama dengan koperasi-koperasi yang tengah dibangun pemerintah di berbagai daerah.
“Oleh karena itulah kami melihat bahwa ada hal-hal yang ini harus diperbaiki di sisi korporasi yang pada akhirnya tentu bisa memberikan keuntungan ke depan sebagai holding Bio Farma dan dapat menunjang ataupun dapat menopang terhadap kebutuhan fiskal negara. Kita tahu bahwa sampai hari ini efisiensi terus kita lakukan dalam rangka pemerintah terus untuk bisa menjaga program-program strategisnya agar jalan,” ujar Herman.
Menurut Herman, pembangunan ekosistem tersebut menjadi penting agar aset dan jaringan yang dimiliki BUMN farmasi tidak berjalan sendiri-sendiri. Sinergi antaranak usaha diharapkan mampu menciptakan rantai bisnis dari produksi bahan baku hingga layanan kesehatan di tingkat hilir.
“Ini prospek. Kalau tidak dibangun ekosistem dari hari ini, maka kerugian-kerugian yang selama ini membebani terhadap korporasi tidak akan pernah selesai,” tegasnya.
Selain pembenahan di tingkat holding, Herman juga mendorong agar proses penguatan modal, restrukturisasi, dan transformasi BUMN farmasi disinergikan dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Menurutnya, penguatan kinerja BUMN akan berkontribusi terhadap peningkatan dividen yang pada akhirnya dapat memperkuat kapasitas Danantara dan fiskal negara.
“Kalau ingin meningkat ke depan kekuatan modal BPI semakin besar, ya usahanya harus diperkuat, harus disehatkan, harus ada transformasi, harus ada restrukturisasi, yang ini nanti akan menopang terhadap deviden yang pada akhirnya memperkuat terhadap BPI Danantara,” ujarnya.
Herman juga menilai hubungan antara BUMN farmasi dan Danantara tidak semestinya hanya ditempatkan dalam konteks pembiayaan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja korporasi secara keseluruhan. “Kalau BUMN akumulasi dividen masuk Danantaranya sekian, ya BPI Danantara harus bisa memberikan dividen yang lebih besar lagi dong kepada negara,” katanya.
Ia menegaskan, kerugian yang terus berulang tidak hanya berdampak terhadap korporasi dan keuangan negara, tetapi juga berpotensi memengaruhi keberlangsungan vendor serta mitra usaha yang bergantung pada rantai kerja sama dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Karena itu, pembenahan harus diarahkan pada langkah konkret dan tidak berhenti pada pembahasan.
“Ayo kita jalankan. Jangan sampai diskusi bagus, segala macam, tapi tidak ada yang menggembirakan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua BAKN DPR RI Amin, Ak menambahkan, kunjungan kerja ke Bio Farma Group merupakan tindak lanjut atas temuan BPK yang terjadi sejak 2020, dengan pola kasus yang berulang maupun bermetode baru di berbagai lini anak usaha. Pendalaman yang dilakukan BAKN, kata dia, tidak semata-mata ditujukan untuk mencari kesalahan manajemen, melainkan menemukan kelemahan dan memberikan masukan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
“Kita menyoroti di mana kelemahannya, kita kasih masukan-masukan agar tidak berulang. Baik yang ini murni disebabkan oleh kelemahan pengendalian intern, atau karena kasusnya moral hazard, ya, atau karena yang lain-lain lah. Yang intinya jangan sampai terus kerugian negara, ujung-ujungnya kerugian negara itu terjadi,” ujarnya.
BAKN pun menegaskan akan terus mengawal proses pembenahan dan transformasi Bio Farma beserta anak usahanya. Optimalisasi aset, penguatan tata kelola, restrukturisasi, serta pembangunan ekosistem bisnis yang terintegrasi diharapkan dapat mengembalikan daya saing BUMN farmasi sekaligus memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian dan fiskal negara.***
