27 November 2025 – Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema penguatan otonomi daerah dalam perspektif akademik dan kebijakan nasional. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Adia Suites Hotel UIN Jakarta, Kamis (27/11).
Kegiatan menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Dekan Fakultas Sosial dan Politik UIN Jakarta, Prof. Dr. Dzuriatun Toyibah, M.Si, M.A., dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta, Rahmawati, M.M., Ph.D.
Dalam sambutan pertama, Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Jakarta, Prof. Ismatu Ropi, M.A., Ph.D., menegaskan bahwa Fakultas Ushuluddin merupakan salah satu founding faculties di UIN Jakarta yang memiliki tradisi panjang dalam mengawal diskursus kebangsaan. Ia menyinggung isu pemekaran daerah yang selama ini, menurutnya, “lebih bernilai politik dibandingkan kebutuhan riil masyarakat,” katanya.
Prof. Ismatu juga menekankan pentingnya melihat desentralisasi bukan hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk memperkuat pengembangan pendidikan dan kapasitas sosial daerah.
Sambutan kedua sekaligus membuka acara disampaikan oleh Wakil Ketua DPD RI Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Tamsil Linrung. Ia menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan FGD sebagai wujud kolaborasi antara dunia akademik dan lembaga legislatif.
“Saya selalu percaya bahwa akademik yang tumbuh di kampus menjaga nalar kritis bangsa. Melalui forum seperti ini, kita membaca ulang relasi kekuasaan yang membentuk struktur sosial kita,” ungkapnya.
Tamsil juga menyoroti perjalanan desentralisasi sejak era reformasi serta tantangan yang masih dihadapi daerah. Ia menegaskan bahwa meski UUD 1945 memberi ruang otonomi yang luas, “ketergantungan fiskal daerah masih sangat kuat; daerah kadang terlalu manja dan sangat bergantung pada pusat,” pungkasnya.
Menurutnya, kemandirian fiskal menjadi kunci agar daerah mampu menopang pusat sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Ia juga mengkritisi masih adanya anggaran daerah yang tidak terealisasi sesuai kebutuhan rakyat.
“Penguatan DPD membutuhkan bukan hanya dukungan politik, tetapi juga kelembagaan yang konsisten. FGD hari ini adalah bagian dari rangkaian ikhtiar besar DPD untuk memperkuat otonomi daerah agar tetap berada pada jalurnya,” tegasnya.
Setelah sesi sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan paparan materi dari para narasumber yang membahas dinamika otonomi daerah dari perspektif sosial-politik dan ekonomi. Diskusi berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab antara narasumber dan peserta yang berasal dari kalangan akademisi, mahasiswa, serta pemangku kebijakan.
Melalui kegiatan ini, FGD diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan kebijakan otonomi daerah yang lebih responsif terhadap karakter lokal dan kebutuhan masyarakat.@Man
